Pesisir Selatan - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pesisir Selatan mengikuti Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat bertempat di The Premiere Grand Zuri Hotel Padang, Kamis (12/8/2021)

Bimtek Monev Keterbukaan Informasi Publik ini dibagi menjadi beberapa sesi, dan untuk sesi ke-2 menghadirkan PPID Utama Pemko/Pemkab dan PPID Pemerintahan Nagari se-Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan langsung diwakili oleh tim PPID Utama, turut hadir PPID Nagari Bunga Pasang Salido dan PPID Nagari Lakitan Utara secara luring, sedangkan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dihadiri oleh PPID Nagari Taratak Sungai Lundang, PPID Nagari Kubu Tapan, Nagari Durian Seribu dan Nagari Sungai Pulai.

“Kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik ini sudah terjadwal, bahkan sudah tertunda beberapa kali sejak dilaunching bulan Juli lalu, saya sangat mengapresiasi Komisi Informasi dalam pelaksanaan kegiatan hari ini dengan Prokes Covid-19 yang paripurna sekali dengan peserta pakai masker dan ruang kapasitas 300 hanya diisi 50 orang peserta, “ ujar Jasman Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Sumbar.

“Data dan informasi itu keniscayaan, jangan ada Badan Publik berpikir untuk menyembunyikannya lagi, Presiden Joko Widodo sudah tegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah keharusan. Adanya Bimtek ini menuju tahapan anugerah keterbukaan informasi publik nantinya, ayo isi data benar dan fakta kuesioner penilaian mandiri yang diberikan KI Sumbar dan jadilah Badan Publik informatif” ujarnya

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi yang dimoderatori oleh Nofal Wiska Ketua KI Sumbar. Ada tiga komisioner KI Sumbar secara bergantian menyampaikan materi yaitu Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari.

Adrian menyampaikan materi terkait Penguatan Kapasitas PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. “Yang dibutuhkan PPID itu adalah komitmen dan konsistensi pimpinan dan dukungan anggaran, kalau soal pemahaman saya yakin PPID Utama Kabupaten/Kota seta PPID nagari pasti sudah sangat paham, ujar Adrian Tuswandi.

Materi kedua tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang disampaikan oleh Arif Yumardi, S.T

“SOP dan DIP merupakan roh bagi PPID dalam menjalankan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk Pemerintahan Nagari ada UU Desa dan Perki Standar Layanan Informasi Publik Desa, semuanya ada pedoman untuk terbuka informasi publik,” ujar Arif Yumardi

Terakhir Tanti Endang Lestari menyampaikan materi terkait Mekanisme dan Alur Monev Keterbukaan Informasi Publik 2021.

“Indikator penilaian pada monev tahun 2021 ini sama dengan monev-monev sebelumnya, hanya metode pengisian yang berbeda karena diera pandemi sehingga KI Sumbar mempermudahkan pengisian kuesioner melalui aplikasi e-Monev yang dibangun secara mandiri oleh Tim IT KI Sumbar dengan alamat  emonev.kisb.sumbarprov.go.id,” jelas Tanti.

Pengisian kuesioner diberikan waktu selama 14 hari kerja yakni batas pengembalian 3 September 2021, jika tidak dikembalikan berarti Badan Publik tersebut tidak ingin dimonev kalau begitu dan untuk tahun ini tidak ada perpanjangan waktu, karena akan dikunci secara otomatis oleh aplikasi, ujar Tanti Endang Lestari.

Nofal Wiska Ketua KI Sumbar menjawab salah satu pertanyaan dari peserta “Kenapa yang sudah juara diikutkan kembali?” Monev bukan lah semata untuk juara, tetapi untuk menilai suatu badan publik informatif atau tidak. Yang paling penting itu adalah Komitmen Pimpinan dan kosistensi dalam melaksanakan keterbukaan informasi. Seperti contoh Kabupaten Pesisir Selatan, walaupun sudah 3 juara dengan prediket informatif, belum tentu tahun ini dengan hasil yang sama tergantung bagaimana komitmen, konsistensi dan inovasi yang dilakukannya” ujarnya Noval menutup pembicaraan.