Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menggelar monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berbarengan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) e-monev yang digelar di Grand Rocky Hotel Bukittinggi, kamis (7/7)

Diskominfo Pessel selaku PPID Utama hadir dalam acara tersebut diwakili oleh Pejabat Fungsional Silvia Permata Sari dan staf.

Monitoring evaluasi KIP tahun 2022 dilaunching langsung oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi, dihadiri juga oleh kepala dinas kominfotik provinsi sumbar Jasman Rizal dan Komisioner2 Komisi Informasi Sumbar.

Dalam sambutan, Mahyeldi menegaskan bahwa di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi informasi saat ini, keterbukaan informasi harus menjadi budaya birokrasi, karena tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk menutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan keterbukaan informasi badan publik, menjadi ciri kemajuan suatu pemerintahan atau negara.

“Jika kita ingin maju dan sukses, tidak ada pilihan selain keterbukaan informasi publik. Jika tertutup, akan lambat maju dan itu ciri negara terbelakang. KIP adalah salah satu cara menerobos itu. Tujuan hadirnya Komisi Informasi, yaitu bagaimana mensukseskan kelembagaan dan daerah. Kalau lembaga tertutup berarti pemerintahnya juga tertutup,” jelas gubernur

Gubernur Mahyeldi juga mengapresiasi KI Sumbar yang telah mengembangkan model penilaian melalui digitalisasi, sehingga akan lebih memudahkan badan publik sekaligus meningkatkan objektivitas penilaian.

Gubernur berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial belaka, namun benar benar bermakna dalam penguatan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Sumatera Barat.

Wakil Ketua KI Sumbar, Arif Yumardi, menyampaikan bahwa tahun 2022 ini akan dilakukan penilaian terhadap 390 badan publik di Sumbar, yang terbagi dalam 9 kategori.

Ke 9 kategori tersebut meliputi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Instansi Vertikal di Sumbar, PPID utama Pemkab dan Pemko se Sumbar, Pemerintahan Nagari, SMA/MAN sederajat, BUMN, BUMD BUMNag dan BLU se Sumbar, PTN/PTS, Bawaslu dan KPU se Sumbar.

“Monev penilaiannya berjenjang mulai e-quisioner mandiri, website, visitasi dan presentasi. Target KI semua Badan Publik di Sumbar berprediket minimal menuju informatif, Allhamdulilah semua badan publik di Monev KI Sumbar bisa berprediket Informatif,” ujar Arif Yumardi, yang juga Ketua Pokja Monev dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2022.

Sementara itu Silvia menyatakan siap untuk mengikuti monev KIP tahun ini dengan berbagai inovasi baru, demi melanjutkan gelar juara bertahan 4 kali berturut-turut dengan predikat Informatif.

 "PPID Kabupaten Pesisir Selatan terus berkomitmen untuk berinovasi dalam menjalankan pelayanan informasi publik, meniadakan sengketa informasi demi pemerintahan yang bersih, trasnparan, dan akuntable" ujar silvia