Headline News

header-int

Diskominfo ikuti Rakor Satu Data Indonesia

Jumat, 14 Feb 2020, 11:17:08 WIB - 17 | Riva Endra S.Kom
Diskominfo ikuti Rakor Satu Data Indonesia

PESISIR SELATAN, - Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan ikuti Rapat Koordinasi tata kelola Satu Data Indonesia bertempat di Grand Royal Denai Bukittinggi, (11/02).

Rapat yang diselenggarakan selama satu hari tersebut menghadirkan Narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI Agus Manshur, SE, MA dengan judul materi Mekanisme dan Tata kelola Kebijakan Satu Data Indonesia dan Kepala BPS Prov. Sumatra Barat Ir. Pitono, MAP dengan judul materi Percepatan Penyusunan Dalam Angka dan diikuti Kepala Bappeda, Kepala BPS dan Kepala Diskominfo Kab/ Kota Se Sumatra Barat.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan Junaidi, S. Kom, ME mengatakan rapat tersebut diselenggarakan dalam rangka penyusunan mekanisme dan tatakelola kebijakan satu data Indonesia tingkat prov. Sumatra Barat dan Percepatan Penyusunan Daerah Dalam Angka sekaligus perumusan pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Prov. Sumatra Barat.

“Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan data sektoral kedepan, agar kebijakan untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan berkualitas,” jelasnya.

Dilanjutkannya pada Pepres tersebut juga sangat dijelaskan bagaimana tugas dan fungsi penyelenggara satu data Indonesia tingkat pusat sampai tingkat daerah.

“Bappeda sebagai Sekretariat Data, BPS sebagai Pembina Data dan Diskominfo sebagai walidata serta Perangkat Daerah sebagai produsen data memiliki peran dan fungsi yang sangat sentral untuk menentukan arah perencanaan pembangunan,” katanya.

Ditambahkannya juga untuk melakukan itu semua dibutuhkan koordinasi yang erat dalam bentuk wadah yang disebut forum satu data tingkat kabupaten/ Kota.

“Kab/ Kota harus membentuk Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten/ Kota yang dikoordinasikan oleh Bappeda selaku sekretariat forum data,” ungkapnya.

Beberapa aturan juga harus diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat daerah sebagai perpanjangan Pepres Satu Data Indonesia.

“Peraturan Bupati harus diterbitkan untuk menindaklanjuti pasal 21 tentang walidata pendukung, pasal 22 tentang produsen data dan pasal 24 tentang sekretariat data,” tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
© 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika. Follow Me : Facebook Youtube