Headline News

header-int

Diskominfo Ikuti Sosialisasi Simdasi

Jumat, 19 Jul 2019, 20:38:33 WIB - 66 | Riva Endra S.Kom
Diskominfo Ikuti Sosialisasi Simdasi

Painan, - Dinas Komunikasi dan Informatika Pessel hadiri sosialisasi penyelenggaraan statistik sektoral melalui sistem informasi manajemen data statistik terintegrasi (simdasi) yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar bertempat di aula lantai II Diskominfo, Selasa (16/07).

Hal tersebut diungkapkan kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Publik Diskominfo Pessel Harrison Tar, S. Pi, M. i, Rabu (17/07) di ruangan kerjanya mengatakan bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan kita telah penuhi undangan bernomor 555/445/diskominfo-B3-VII-2019 tersebut.

Sosialisasi diselenggarakan agar seluruh produsen data memahami Kebijakan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar K/L dan Perangkat Daerah, melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data Induk

Ia juga mengungkapkan sosialisasi tersebut dibuka kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar Ir. Yeflin Luandri, M. Si dengan judul materi tentang Kebijakan pengolahan dan publikasi data statistik sektoral Pemprov Sumbar.

Dalam penjelasannya Yeflin menyebutkan setiap orang  berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta  berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan  menggunakan segala  jenis  saluran yang tersedia

Ditambahkannya sosialisasi tersebut juga menghadirikan narasumber dari Badan Pusat Statistik RI yang diwakili Kasubdit Publikasi dan Kompilasi Statistik Wiwiek Widyati, MM dengan judul materinya mengenai Sinkronisasi Data Statistik Sektoral Melalui Penerapan Prinsip-Prinsip Satu Data

Dalam penjelasannya wiwik mengungkapkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang mendasari satu data Indonesia diantaranya data instansi pemerintah dengan lainnya tidak konsisten, serta data tersebut sulit diakses baik itu oleh pemerintah sendiri maupun publik

“Adanya inkonsistensi data di level nasional (SI) dan daerah (DDA) menjadi penghalang terwujudnya Satu Data Indonesia,” jelasnya.

Ia melanjutkan seharusnya data pemerintah memiliki konsistensi data antar produsen data, memiliki standar data, metada dan interoperabilitas data dan itu semua telah diakomodir melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Data Statistik Terintegrasi (Simdasi) yang digagas Badan Pusat Statistik RI.

“Simdasi sendiri memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak baik K/L BPS Prov, Kab/ Kota, Produsen data dan walidata serta memerlukan komitmen bersama untuk pencapaiannya,” Katanya.

Sedangkan tahapan yang harus dilakukan untuk mengoperasikan simdasi itu sediri perlu dilakukan matching table yang ada di Statistik Indonesia (SI) dan Daerah Dalam Angka (DDA) melalui koordinasi dengan produsen data di BPS dan K/L sehingga akan terbentuk template table standar.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
© 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika. Follow Me : Facebook Youtube