Headline News

header-int

BUPATI PESSEL SERAHKAN ANUGERAH PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH DAN NAGA

Jumat, 21 Des 2018, 09:18:10 WIB - 65 | Riva Endra S.Kom
BUPATI PESSEL SERAHKAN ANUGERAH PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH DAN NAGA

PESISIR SELATAN, 20 DESEMBER 2018 - Bupati Pesisir Selatan H. Hendrajoni menyerahkan anugerah pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan bersamaan dengan penyerahan empat penghargaan lainnya yang diterima Bupati dan diserahkan langsung ke masing-masing unit yang menaunginya (Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika) pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 bertempat di Kantor Bupati Pesisir Selatan turut serta didampingi oleh Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Arfitriati dan Komisioner Adrian, Plt Sekda, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah beserta Staf

Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari yang menerima anugerah Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 dinilai memiliki kinerja terbaik dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat selaku Lembaga yang berfungsi menjalankan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaanya bersama Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017.

“saya tidak menghendaki ada Kepala Perangkat Daerah di sini yang dikenakan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) lantaran dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan atau tidak menerbitkan informasi publik secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi publik yang wajib tersedia setia saat yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, ketentuan itu sudah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik”, pintah Hendrajoni, Senin (17/12) disela penyerahan pemeringkatan.

Hendrajoni melanjutkan setiap kita harus paham dan mengerti betul apa yang menjadi hak dan tanggung jawab penyelenggara negara, jangan menuntut hak saja sedangkan kewajiban diabaikan, begitu juga masyarakat.

“masyarakat dan aparatur negara harus mampu bekerjasama untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”, harapnya.

Hendrajoni menyampaikan ucapan selamat kepada kepala Perangkat Daerah dan Walinagari yang telah mampu menggerakan seluruh bawahannya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik tersebut, dan Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat serta Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyelenggara.

“Selamat kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan sebagai peringkat pertama, Dinas Catatan Sipil sebagai peringkat ke dua, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip sebagai peringkat ketiga kategori penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah, dan Pemerintahan Nagari Lunang Tiga sebagai peringkat pertama, Nagari Lunang Barat sebagai peringkat kedua, dan Nagari Painan sebagai peringkat ketiga kategori penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik se Pemerintahan Nagari, serta terima kasih kepada penyelenggara kegiatan ini,” tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat Arfitriati mengapresiasi kegiatan pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan ini pertama kali terjadi di tingkat Kabupaten/ Kota, biasanya dilakukan hanya sampai tingkat provinsi.

“ini baru pertama kali dilakukan tingkat Kabupaten/ Kota, dan Pemda Pessel sebagai pencetus pertama kali, mudah-mudah setiap badan publik kedepannya menyadari bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara Domokrasi yang menjunjung kedaulatan Raknyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, harapnya.

Sama hal dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Junaidi S. Kom, ME mengatakan pemeringkatan keterbukaan informasi publik ketegori Perangkat Daerah dan Ketegori Pemerintahan Nagari dilakukan untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan Negara yang baik.

“pemeringkatan keterbukaan informasi publik tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan Negara yang baik oleh aparatur”, katanya.

Lebih jauh Junaidi menjelaskan penilaian pemeringkatan ini menggunakan empat indikator serta melalui beberapa tahapan sub kegiatan.

“Kita menggunakan empat indikator untuk melakukan penilaian Keterbukaan Informasi Publik kepada 45 Perangkat Daerah, dan 182 Nagari, indikator yang pertama yang kita pergunakan bahwa setiap Badan Publik harus mampu menyediakan Informasi Publik, indikator yang kedua Badan Publik harus mampu mengumumkan Informasi Publik, indikator yang ketiga Badan Publik harus mampu menyediakan pelayanan bagi pemohon informasi publik, indikator yang keempat Badan Publik harus mampu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, dan dari keempat indikator tersebut kita uraikan menjadi beberapa sub kegiatan diantaranya pengiriman Self Assessment Questionnaire (SAQ) kepada PD dari  tanggal 20 s.d 21 November, penyampaian SAQ dari PD pada tanggal 22 s.d 29 November, Penilaian SAQ dan Verifikasi website Perangkat Daerah 29 s.d 1 Desember, Visitasi Badan Publik dari tanggal 3 s.d 4 Desember, Pengelolaan Data Visitasi dari tanggal 5 s.d 6 Desember serta pengumuman hasil pemeringkatan pada tanggal 17 Desember.

Junaidi menambahkan untuk verifikasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) sendiri dilakukan oleh Tim Penilai bersama KI Provinsi Sumatera Barat, kemudian dari hasil penilai tim inilah diperolah persentase bobot penilaian.

“Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai bersama KI Sumbar, dari hasil penilaian tersebut diumumkanlah RSUD M. Zein painan menempati hasil penilaian tertinggi dengan perolehan bobot nilai sebesar 354,79 sebagaimana surat Pengumuman Nomor : 555.3/392/DKI-PS/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Hasil Verifikasi Self Asessment quetionaire dan Website Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018”, tutupnya.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Portal Resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Wadah Informasi guna Terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik yang Didukung Sarana, Akses dan Kualitas Layanan Komunikasi.
© 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika. Follow Me : Facebook Youtube