Headline News

header-int

BUPATI PESSEL HENDRAJONI TERIMA HASIL EVALUASI SPBE DARI KEMENPAN RB DI JAKARTA

Jumat, 29 Mar 2019, 09:28:30 WIB - 163 | Yusril Budidarma, A.Md
BUPATI PESSEL HENDRAJONI TERIMA HASIL EVALUASI SPBE DARI KEMENPAN RB DI JAKARTA

Painan,
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menerima hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis elektronik tahun 2018 dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) RI di Hotel Birawa Assembly Hall Hotel Tebet Jakarta, Kamis (28/03).

Pada kesempatan ini, Kementrian PAN RB mengundang 616 instansi untuk menyerahkan hasil evaluasi SPBE yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 yang terdiri atas Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kepolisian Republik Indonesia. Hasil evaluasi akan diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan evaluasi SPBE yang dilakukan merupakan pemetaan kematangan dan penguatan tata kelola pemerintah di dalam instansi pemerintah. Evaluasi itu dilatarbelakangi penilaian PBB yang menyebutkan indeks Electronic Government di Indonesia masih rendah.

Tujuan evaluasi SPBE adalah untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE guna menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berguna masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah.

"Adapun hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 adalah "Cukup" dengan nilai 2,59 mendekati nilai dengan predikat "Baik" (2,6), kita optimis akan mendapatkan nilai "Baik" pada tahun 2020 karena Ranperda SPBE sudah diusulkan tahun 2019 ini", ujar Kepala Dinas Kominfo Pessel, Junaidi saat berada di Jakarta."Dari hasil evaluasi, kekurangan kita adalah tidak adanya kebijakan atau peraturan yang menaungi penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan", sambungnya.

Di waktu dan tempat bersamaan, Junaidi juga mengikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, terdapat empat quick wins sebagai upaya percepatan program yang harus dilakukan dalam kurun waktu 2 tahun. Pertama, berkaitan dengan perencanaan penganggaran dan kinerja. Diharapkan tata kelola mulai dari perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja pemerintah menjadi satu, yang dimasukkan ke dalam satu sistem tersendiri.

Quick wins kedua berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) atau sistem kepegawaian. Selama ini banyak kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang membuat sistem sendiri. Ke depan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan membuat sistem kepegawaian dan akan terintegrasi dengan seluruh instansi pemerintah.

Ketiga, berkaitan dengan kearsipan karena  saat ini tidak sedikit instansi atau bahkan masyarakat yang menganggap kearsipan merupakan hal yang sudah lama dan hanya dibuang. Namun pada kenyataannya arsip dapat dijadikan bukti bahwa birokrasi bekerja, penyimpanannya secara elektronik yang diharapkan dapat mengurangi penggunaan kertas.

Quick wins terakhir adalah mengenai pengaduan masyarakat, yang sebelumnya Kementerian PANRB  memiliki aplikasi LAPOR!, dan instansi lain pun memiliki aplikasi pengaduan masing masing. Oleh sebab itu perlu adanya suatu aplikasi pengaduan yang digunakan oleh setiap instansi sehingga masyarakat pun merasa dipermudah untuk melakukan pengaduan pelayanan yang dianggap masih kurang baik.
 

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
© 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika. Follow Me : Facebook Youtube